Vaksin Covid-19 Segera Disebarkan, Ini Wilayah Prioritas Penerimanya

Pemerintah pusat meyakini vaksin akan segera disebar luaskan ke seluruh Indonesia.  Ada beberapa kriteria wilayah yang masuk prioritas penerima vaksin Covid-19.

" Pemerintah pusat terus kordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan vaksinasinya dapat berjalan dengan lancar, secara umum kesiapan daerah sudah cukup baik," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam siaran pers melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis kemarin.

Nantinya vaksin akan disebarkan secara bertahap, dan yang utama menerima vaksin adalah wilayah yang tinggi dalam penyebaran virus corona.

" Akan diutamakan pada populasi dan wilayah yang beresiko tinggi terjadinya tingkat penularan yang tinggi," ucapnya.

Dia juga meyakinkan vaksin yang akan disebar sudah diuji klinis kelayakannya, dengan kandungan didalamnya yang halal dan tidak memiliki efek samping.

" Pemerintah juga memastikan vaksin yang digunakan aman, berhasiat, minim efek samping dan tentunya halal," imbuhnya.

Masyarakat diminta terus mematuhi peraturan pemerintah serta bersedia untuk divaksin. Karena bagi setiap orang yang menolak untuk divaksin akan dikenakan sanksi.

" Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan juga ikut vaksinasi, sehingga herd imunity dicapai dengan mudah" .

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah terus mengimbau dan mengedukasi terkait pentingnya vaksinasi.

" Kami terus mengimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia," kata Wiku Adisasmito pada konferensi pers, Kamis 25 Desember 2020.

Wiku mengatakan, semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya vaksin, maka penanganan penyebaran Covid-19 akan menjadi lebih mudah. Seperti diketahui minimal 182 juta atau 70 persen dari penduduk Indonesia harus divaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Konferensi Pers Wiku Adisasmito

" Semakin banyak masyarakat yang memperoleh vaksin gratis ini, herd immunity juga akan mudah untuk dicapai, sehingga mampu melindungi kelompok yang tidak divaksinasi karena alasan tertentu," ucapnya.

Wiku juga memastikan vaksin Covid-19 juga aman dilakukan serta minim efek samping. Lebih penting lagi, hasilnya sangat berkhasiat dan dijamin kehalalannya.

Sementara soal sanksi bagi warga yang menolak divaksin, Wiku mengatakan, merupakan kewenangan pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, sanksi bisa diberikan agar masyarakat mau mengikuti program vaksinasi.

" Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemda dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi. Sehingga herd immunity bisa dicapai dengan mudah," tuturnya.

Mau Liburan Akhir Tahun? Baca Dulu Aturan dari Satgas Covid-19 Ini

Dream - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan surat edaran yang mengatur protokol kesehatan selama liburan Natal dan Tahun Baru bagi bara pelaku perjalanan di dalam maupun dari luar negeri.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, ketentuan ini merupakan bagian upaya menanggulangi penularan. Pengalaman liburan sebelumnya, tuturnya, selalu diikuti oleh peningkatan jumlah kasus penularan Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia.

" Pengalaman tiga liburan sebelumnya, mobilitas warga selalu memicu peningkatan kasus penularan baru. Oleh karena itu sudah seharusnya warga untuk lebih patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Semua diatur dalam surat edaran terbaru ini," kata Wiku dalam keterangan tertulisnya, Minggu 20 Desember 2020.

Tiga Poin Penting yang Harus Dilakukan

Wiku menjelaskan beberapa ketentuan dalam Surat Edaran No.3 Tahun 2020 dan berlaku sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2021. Ada tiga poin utama yang wajib dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Pertama, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangandengan sabun atau menggunakan handsanitizer.

Ke dua, pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain tiga lapis atau masker medis.

Tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari dua jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat untuk keselamatan dan kesehatannya. Ketiga, pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan:

a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Sedangkan pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;

c. Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota), pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, dihimbau menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api;

d. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan;

e. Perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan (Jabodetabek) tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil rapid test antigen sebagai syarat perjalanan;

f. Dalam keadaan tertentu terkait ketentuan pada poin d dan poin e, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dapat melakukan tes acak (random test) rapid test antigen maupun RT-PCR jika diperlukan;

g. Selain ketentuan poin b dan c mengenai Jawa dan Bali, rapid test antibodi masih boleh digunakan sesuai ketentuan yang ada;

h. Apabila hasil rapid test antigen atau antibodi pelaku perjalanan nonreaktif/negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;

i. Perjalanan dengan menggunakan moda transportasi laut mengikuti kebijakan yang

sudah berlaku, terkecuali bagi perjalanan menuju dan dari Pulau Bali yang wajib

menggunakan rapid test antigen;

j. Kementeriana atau lembagaatau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat, laut, udara, perkeretaapian menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berlaku Perjalanan Luar Negeri

Selain itu Wika juga menegaskan jika peraturan tersebut wajib diberlakukan dalam perjalanan luar negeri selama liburan Natal dan Tahun baru. Para pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menunjukkan hasil negative tes RT-PCR di negara asal dan berlaku 3 kali 24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-HAC Indonesia.

" Satgas dibantu dengan otoritas trasportasi dan didukung kementerian atau lembaga maupun TNI- Polri akan memastikan regulasi ini bisa berjalan efektif dan tujuan mencegah dan mengurangi penularan Covid-19 bisa tercapai," kata Wiku.


Sumber : youtube.com

Belum ada Komentar untuk "Vaksin Covid-19 Segera Disebarkan, Ini Wilayah Prioritas Penerimanya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel