"Cari Solusi Lain, Bukan Memberatkan Masyarakat " BPJS Kesehatan Naik, Jokowi Disentil Politisi PDIP



Gelombang penolakan dan protes atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditangtangani Presiden Jokowi terus memicu gelombang protes.

Keputusan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, protes dan penolakan itu bukan saja berasal dari barisan oposisi saja. Hal serupa juga datang dari parpol pengusung utama Jokowi, PDIP.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dinilai tidak bijaksana dan tidak memiliki kepekaan terhadap kesulitan masyarakat di tengah pandemik Covid-19.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Aswan Jaya, dikutip dari RMOLSumut, Kamis (14/5/2020).

“Kendatipun baru akan diberlakukan per 1 Juli 2020, namun situasi ekonomi dan psikologi masyarakat masih akan sama pada saat ini,” ujar Aswan.

Terlebih, MA sebelumnya juga sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang digugat masyarakat kala itu.

“Apalagi Perpers tersebut tidak sesuai dengan semangat putusan MA yang telah membatalkan putusan Pemerintah tentang kenaikkan iuran BPJS beberapa waktu lalu,” sambungnya.

Walaupun pemerintah mensubsidi peserta BPJS kelas III sejumlah Rp16.500 tetapi hal tersebut tidak juga memberikan solusi bagi masyarakat.

Terlebih dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat menengah bahkan atas.

“Sehingga keputusan pemerintah menaikan kembali iuran BPJS per 1 Juli nanti bukan langkah bijak,” imbuh mantan aktivis 98 tersebut.

Meski beban pelaksana BPJS Kesehatan begitu berat bukan berarti solusinya adalah menaikkan iuran.

“Kenapa tidak berpikir mencari solusi yang lain selain memberatkan masyarakat,” tegas Aswan.

Apabila sudah keluar dari pandemik Covid-19, masyarakat akan memasuki masa pemulihan ekonomi dan membutuhkan setidaknya satu tahun untuk kembali normal.

Itupun bagi mereka yang bisa cepat menyesuaikan diri.

“Kita berharap Pemerintah mampu mencari berbagai alternatif untuk meringankan beban masyarakat yang tengah dipaksa dirumahkan tanpa kerja-kerja produktif,” pungkasnya.

(rmol/pojoksatu)

Belum ada Komentar untuk ""Cari Solusi Lain, Bukan Memberatkan Masyarakat " BPJS Kesehatan Naik, Jokowi Disentil Politisi PDIP"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel