BPJS Naik, Demokrat: Bukti Pemerintah Cuma Mikir Keselamatan Kekuasaan, Rakyatnya Gak di Urus



Gelombang penolakan dan protes atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditangtangani Presiden Jokowi terus memicu gelombang protes.

Apalagi keputusan ini diambil di tengah wabah corona atau Covid-19 yang memakan banyak korban.

Di sisi lain, akibat dampak wabah corona, perekonomian mandek dan tak terhitung masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber nafkah.

Keputusan itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Kali ini, protes serta kecaman datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menyebut, keputusan Jokowi itu merupakan bentuk pengabaian hak konstitusional rakyat.

“Rakyat jadi ambyar, kalau sikap pemerintah begini,” tekan dia kepada wartawan, Rabu (14/5/2020).

Pengabaian hak konstitusional yang dimaksudnya adalah, di saat krisi seperti ini, rakyat tidak mampu membayar premi sehingga jaminan kesehatan terabaikan.

“Ini sama saja sedang menghilangkan hak kontitusi rakyat,” tegasnya.

Politisi asal Kalimantan Timur ini menyatakan, ditengah compang-camping dan ketidakmampuan pemerintah menangani wabah corona, Jokowi malah menambah penderitaan rakyat kecil.

“Pemerintah gagal memberikan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.

Ia berujar, berbagai langkah yang diambil pemerintah untuk menangani wabah virus asal Kota Wuhan itu malah justru kontrdiktif.

Bahkan, ia menyebut bahwa kebijakan pemerintah selalu didasarkan pada kecenderungan untuk menyelamatkan kekuasaan.

Seperti pengesahan Perppu 1/2020, RUU Minerba, dan Perpres kenaikan iuran BPJS.

“Ini makin membuktikan pemerintah hanya memikirkan keselamatan kekuasaan semata dibanding keselamatan rakyat,” ujarnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Belum ada Komentar untuk " BPJS Naik, Demokrat: Bukti Pemerintah Cuma Mikir Keselamatan Kekuasaan, Rakyatnya Gak di Urus"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel